MAJENE – Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Majene yang disebut telah mandek selama dua tahun, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Majene memberikan penjelasan terkait proses penanganan perkara tersebut.
Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Fredy, S.H., M.H., menerangkan bahwa perkara dengan pelapor sekaligus korban berinisial IWS tersebut telah ditindaklanjuti sejak menerima laporan pengaduan pada 7 Juli 2024. Penanganannya diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/49/VII/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 8 Juli 2024.
AKP Fredy menjelaskan, dalam proses penyelidikan, penyidik telah melakukan serangkaian langkah awal, di antaranya meminta keterangan atau melakukan wawancara terhadap korban IWS, saksi I, saksi B, serta terlapor SR.
Selanjutnya, pada 1 Agustus 2024, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik diarahkan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan tambahan dari dua orang saksi yang saat itu bekerja sebagai pelayan di warung tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala. Dua saksi pelayan yang diundang tidak memenuhi panggilan penyidik. Ketika kembali diundang, keduanya diketahui sudah tidak lagi bekerja di warung tersebut sehingga proses pengumpulan keterangan tambahan mengalami hambatan.
Di sisi lain, pada 10 Agustus 2024, korban datang ke Polres Majene dan membuat surat pernyataan penundaan atau pending penyelidikan. Dalam surat tersebut, korban menyampaikan keinginan untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara kekeluargaan bersama terlapor.
Menurut AKP Fredy, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang memengaruhi kelanjutan proses penyelidikan pada saat itu. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan pemantauan, termasuk dengan mewajibkan terlapor menjalani wajib lapor di Polres Majene hingga saat ini.
Sebagai bentuk penyampaian perkembangan penanganan perkara, penyidik juga telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada korban pada 13 November 2026.
Komunikasi antara korban dan penyidik pun masih berlangsung. Bahkan, korban telah dua kali mendatangi Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan tambahan guna melengkapi keterangan dalam proses penyelidikan.
Perkembangan terbaru terjadi pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 10.00 Wita. Korban bersama kuasa hukumnya mendatangi ruang Sat Reskrim Polres Majene untuk menyampaikan adanya hal yang perlu diluruskan terkait surat pernyataan pending yang dibuat pada Agustus 2024.
Dalam pertemuan tersebut, pihak korban menjelaskan bahwa terdapat kekeliruan komunikasi terkait penundaan penyelidikan. Korban mengakui tidak kembali menyampaikan kepada penyidik mengenai kelanjutan perkara yang sebelumnya diminta untuk ditunda, sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak pelapor dan penyidik.
Menanggapi perkembangan tersebut, AKP Fredy menegaskan bahwa Polres Majene tetap membuka ruang komunikasi dan akan menindaklanjuti setiap perkembangan maupun informasi tambahan yang disampaikan korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pada prinsipnya, kami tetap memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan keterangan maupun informasi tambahan yang diperlukan. Setiap perkembangan perkara akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai prosedur. Kami juga telah menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kepada korban melalui SP2HP,” jelas AKP Fredy.
Ia menambahkan, hingga saat ini status perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik akan terus melakukan pendalaman dengan memperhatikan keterangan para pihak, alat bukti, serta petunjuk yang diperlukan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Polres Majene menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap mempercayakan proses penanganan perkara kepada penyidik serta tidak ragu menyampaikan informasi tambahan apabila terdapat perkembangan yang dapat membantu proses penegakan hukum.
Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan saksi selesai dilaksanakan, penyidik akan menjadwalkan gelar perkara sebagai tahapan evaluasi hasil penyelidikan guna menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tutup Kasat Reskrim
