PAREPARE — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Parepare masih terjadi meski tambahan pasokan BBM telah dilakukan. Pemerintah Kota Parepare meminta Pertamina menghitung ulang kebutuhan BBM dengan mempertimbangkan posisi Parepare sebagai kota lintasan.
Hal itu mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) penyaluran BBM dan LPG yang dipimpin Wali Kota Parepare Tasming Hamid di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forkopimda, serta pihak Pertamina dan Hiswana Migas.
Pada waktu bersamaan, Pemkot Parepare mengikuti melalui Zoom rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan terkait monitoring dan evaluasi penyaluran BBM dan LPG tingkat provinsi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Tambahan Suplai Belum Sepenuhnya Atasi Antrean
Dalam rapat di Parepare, Pertamina menyampaikan telah mengusulkan penambahan kuota harian BBM ke wilayah Parepare melalui Pertamina Area Makassar.
“Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat tersebut.
Pertamina juga menyampaikan telah menurunkan personel untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung di setiap SPBU.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang atau menjadi pelansir.
Pihak Pertamina Parepare meminta pengelola SPBU segera melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan aktivitas tersebut untuk ditindaklanjuti.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta Pertamina kembali mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat dan menambah kuota, khususnya BBM jenis Pertalite.
Menurut Tasming, tambahan kuota yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi antrean yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.
Ia juga meminta dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan BBM di Kota Parepare. Menurutnya, data kebutuhan yang akurat penting untuk menentukan kuota yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tasming menilai kebutuhan BBM Parepare tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah kendaraan masyarakat setempat. Posisi Parepare sebagai kota lintasan membuat kendaraan dari luar daerah turut mengisi BBM di wilayah tersebut.
“Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” katanya.
Tasming menambahkan, karakter Parepare sebagai daerah lintasan perlu menjadi pertimbangan dalam menghitung kebutuhan BBM.
“Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegasnya.
Pasokan Sulsel Naik, Permintaan Juga Berubah
Dalam rapat evaluasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga meminta Pertamina menganalisis kebutuhan BBM di Sulsel menyusul meningkatnya permintaan terhadap BBM subsidi.
Rapat yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Hiswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman mengatakan kondisi antrean BBM mulai terurai. Namun, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan pasokan yang tersedia mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga meningkatnya permintaan BBM subsidi. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di sisi pasokan, Andi Sudirman menyebut distribusi BBM dari Pertamina telah mengalami peningkatan signifikan. Pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) disebut kini mencapai 1.300 KL pada kondisi tertentu.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Sulsel meminta Pertamina tidak hanya meningkatkan pasokan, tetapi juga menghitung kembali kebutuhan BBM berdasarkan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Andi Sudirman meminta dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar dampak peralihan konsumen terhadap kebutuhan BBM subsidi di Sulsel.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” katanya.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyesuaikan kebijakan penyaluran dan kuota BBM dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi distribusi di masing-masing daerah. (*)