PAREPARE – Persoalan guru honorer menjadi salah satu isu utama yang mencuat dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Parepare, Senin (22/6/2026). Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, mengungkapkan keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer dan rekrutmen ASN baru.
Aksi yang berlangsung hingga ke Ruang Paripurna lantai III DPRD Parepare itu diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi yang menuntut perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer serta evaluasi sejumlah program pemerintah pusat.
DPRD Ungkap Kondisi Fiskal Daerah
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menjelaskan persoalan tenaga honorer bukan hanya terjadi di Parepare, tetapi juga menjadi tantangan di banyak daerah di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan pembatasan penerimaan tenaga honorer baru yang diterapkan pemerintah pusat harus dihadapi bersamaan dengan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas.
"Persoalan guru honorer ini hampir terjadi di seluruh daerah. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan karena adanya pembatasan penerimaan tenaga honorer baru dan keterbatasan anggaran," kata Kaharuddin.
Ia mengungkapkan belanja pegawai Pemerintah Kota Parepare saat ini telah mencapai lebih dari 50 persen APBD atau sekitar Rp400 miliar.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada semakin sempitnya ruang fiskal daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan maupun membuka formasi ASN baru dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer, termasuk membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk memperoleh sertifikasi dan peningkatan kompetensi.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu dikaji ulang.
Aksi itu diikuti berbagai elemen mahasiswa dari PMII, HMI, Institut Teknologi Habibie (ITH), Universitas Muhammadiyah Parepare, IAIN Parepare, Universitas Andi Sapada, hingga Universitas Negeri Makassar.
Pemerataan Fasilitas Pendidikan Jadi Perhatian
Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe, mengatakan pihaknya terus mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah.
Menurutnya, ketimpangan fasilitas pendidikan masih menjadi salah satu penyebab adanya sekolah dengan jumlah siswa yang minim. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap distribusi jam mengajar guru dan peluang memperoleh sertifikasi.
Sappe menegaskan DPRD Parepare akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan agar guru, khususnya yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan.
DPRD Parepare memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
Kaharuddin Kadir menegaskan aspirasi mahasiswa akan dikirim ke Sekretariat Negara, DPR RI, kementerian terkait, Badan Gizi Nasional, hingga Kementerian Dalam Negeri.
"Tadi kami sudah tegaskan, paling lambat besok seluruh aspirasi ini kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan adik-adik mahasiswa," ujarnya.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut konkret DPRD Parepare dalam mengawal aspirasi mahasiswa, khususnya terkait persoalan guru honorer, pemerataan pendidikan, serta evaluasi sejumlah program nasional yang menjadi sorotan publik. (***)