BALI - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas pengembangan pariwisata Bali. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pariwisata, usulan itu disampaikan Menpar saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7), sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi Bali, mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan (overcrowding), penataan ruang, hingga pengembangan wisata kapal pesiar (cruise tourism).

Menpar mengungkapkan, kajian World Bank yang disampaikan kepada Kementerian Pariwisata menunjukkan Bali membutuhkan penguatan infrastruktur di sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, hingga infrastruktur pariwisata. Kebutuhan investasi untuk mendukung pembangunan tersebut diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.

«"Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menko) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi," kata Widiyanti.»

Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas

Menpar menegaskan pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Kementerian Pariwisata mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat remediasi sampah laut, memetakan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak memunculkan timbulan sampah baru, serta mempercepat penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.

Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga dinilai masih memerlukan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan, Kementerian Pariwisata terus menjalankan berbagai program, seperti Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

Untuk mengurangi kepadatan wisatawan di sejumlah kawasan, Kementerian Pariwisata juga terus memperbarui pola perjalanan melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.

Di bidang penataan ruang, Menpar menilai percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kebutuhan mendesak.

Saat ini baru 28 RDTR yang terintegrasi dengan OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan mampu mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

«"Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan," ujar Menpar.»

Widiyanti juga menilai wisata kapal pesiar memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru bagi pariwisata Bali. Saat ini Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai titik sandar kapal pesiar.

Menutup arahannya, Menpar berharap sinergi antarkementerian dan lembaga dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur serta tata kelola kawasan agar Bali terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.

«"Bagaimana menjaga Bali tetap bisa bertumbuh secara berkelanjutan dan merata. Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada," tuturnya.»

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan tiga langkah utama, yakni menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi kunjungan di Bali Selatan, mendorong pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, serta mengintegrasikan pembangunan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

«"Saya rasa kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan yang ada sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya," kata Agus.»