Luwu Utara — Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, tampil secara live dalam program "Jurnal Nusantara" di Kompas TV, salah satu televisi nasional, pada Jumat (9/10/2026).
Dalam dialog tersebut, ia membeberkan peta, tantangan, dan strategi pemda dalam membuka akses isolasi di tiga wilayah kecamatan terpencil, yaitu Rongkong, Seko, dan Rampi.
Ia mengatakan, Luwu Utara merupakan daerah terluas di Sulsel, mencapai 7.500 km², serta 60% berada di wilayah pegunungan yang kaya sumber daya alam, pertanian, dan pariwisata.
Namun, kata dia, potensi besar tiga daerah yang ada di wilayah pegunungan ini selama bertahun-tahun terkendala oleh minimnya akses infrastruktur jalan yang cukup memadai.
Dari tiga kecamatan terpencil tersebut, Rongkong menjadi wilayah pertama yang akses jalannya telah terbuka penuh. Di mana yang terbaru telah terbuka jalan sepanjang 16 km di Rongkong.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi strategis antara Pemda Luwu Utara dan pihak swasta melalui program CSR untuk membangun jalan sepanjang 16 km di Kecamatan Rongkong.
Sementara infrastruktur jalan di Seko, penanganannya diambil alih pemerintah pusat dan provinsi Sulawesi Selatan, mengingat status jalurnya adalah sebagai jalan nasional dan jalan provinsi.
Bupati Andi Rahim mengungkapkan bahwa Seko telah mendapatkan intervensi anggaran senilai Rp64 miliar, dengan alokasi lanjutan yang direncanakan terwujud pada 2027 mendatang.
Selain itu, kata dia, perhatian penuh dan serius juga diberikan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, berupa bantuan infrastruktur darurat untuk mobilitas warga di Kecamatan Seko.
“Kami juga mendapat bantuan jembatan dari Bapak Gubernur, di mana beliau betul-betul secara intens memberikan perhatiannya terhadap Seko dengan membangun satu jembatan di Sae, yaitu Jembatan Bailey,” beber Bupati.
“Ini sementara proses, dan semoga nanti, kami dan warga di sana sangat mengharapkan juga Pak Gubernur akan meresmikan jembatan tersebut," tambah Bupati Andi Rahim penuh harap.
Berbeda dengan Seko, tantangan di Rampi jauh lebih kompleks. Terletak kurang lebih 82 km² dari ibu kota, Rampi memiliki jumlah penduduk 30.000 jiwa, serta memiliki karakteristik tekstur tanah yang amat sulit dikendalikan dan rawan longsor.
Yang membuat penanganan Rampi makin pelik ialah status jalurnya yang bukan merupakan jalan nasional dan provinsi, melainkan murni menjadi kewenangan Pemda Kabupaten Luwu Utara.
Akibatnya, pembiayaan perbaikan infrastruktur jalan wajib dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten. “Masalahnya jalur ini merupakan kewenangan daerah secara murni. Jadi, kami harus menggunakan APBD untuk mengerjakan itu, dan saat ini kita tahu, kita mengalami keterbatasan anggaran,” jelasnya.
“Namun, saya akan tetap berikhtiar dan berusaha untuk segera mencari cara bagaimana agar akses kami di sana ini bisa tembus juga di Kecamatan Rampi,” tegas Bupati Andi Rahim lagi.
Ia menceritakan bagaimana realitas di lapangan yang menggerakkan nurani pemerintah. Medan yang bebatuan dan tanah yang mudah longsor membuat pembukaan badan jalan kerap tertutup kembali ketika hujan turun.
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tetap memperkuat komitmen untuk terus berjuang dan tidak pernah berhenti membangun di wilayah-wilayah terpencil tersebut.
Di balik tantangan geografisnya, tiga kecamatan terpencil ini menyimpan potensi agraris yang luar biasa. Guna menggerakkan roda ekonomi lokal, pemda menginisiasi program cetak sawah baru, yang merupakan program dari Kementerian Pertanian.
Langkah strategis ini diyakini sebagai kunci utama untuk merontokkan angka kemiskinan ekstrim di Luwu Utara yang saat ini berada pada angka 10,11 peesen, di mana kantong-kantong utamanya terkonsentrasi di tiga wilayah terpencil tersebut.
“Kecamatan Rampi ini potensi pertaniannya sangat luas. Saat ini, atas perintah Bapak Menteri Pertanian, kami melakukan cetak sawah. Alhamdulillah warga sangat antusias,” terangnya.
“Seko juga demikian, kami melakukan cetak sawah baru, karena semuanya merupakan daerah yang menyimpan potensi yang sangat kaya dan subur,” tambah Bupati Andi Rahim.
Bagi Pemda Luwu Utara, pembukaan akses jalan bukan sekadar proyek fisik semata, tetapi juga sebagai prasyarat mutlak untuk menghadirkan keadilan sosial.
Dengan terbukanya jalur distribusi pertanian dan perkebunan, kesejahteraan masyarakat juga akan terangkat, angka kemiskinan ekstrim bisa ditekan, dan keadilan pembangunan yang merata dan inklusif dapat dirasakan seluruh warga Luwu Utara tanpa kecuali. (LHr)