PAREPARE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menyoroti realisasi anggaran infrastruktur pada semester pertama tahun anggaran 2026. Sejumlah anggota dewan menilai penyerapan anggaran untuk pekerjaan fisik belum berjalan optimal, sehingga mendorong jajaran pemerintah kota mempercepat pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan evaluasi kinerja keuangan daerah. Mengacu pada mekanisme yang berlaku, kepala daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPRD sebagai dasar evaluasi sekaligus pijakan menyusun kebijakan anggaran perubahan di pertengahan tahun.
Anggota dewan mengingatkan bahwa belanja infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan perekonomian masyarakat. Karena itu, keterlambatan pengerjaan proyek dikhawatirkan menghambat manfaat yang seharusnya dirasakan warga, mulai dari perbaikan jalan, drainase, hingga fasilitas umum lainnya.
Dorong Percepatan dan Transparansi
DPRD meminta pemerintah kota memastikan setiap kegiatan infrastruktur berjalan sesuai jadwal dan tepat mutu. Dewan juga menekankan pentingnya transparansi laporan realisasi agar publik dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kami ingin memastikan anggaran infrastruktur benar-benar terserap dan pekerjaannya berkualitas. Jangan sampai program molor sehingga manfaatnya terlambat dirasakan warga. Percepatan harus dibarengi pengawasan yang ketat," ujar seorang anggota Komisi DPRD Kota Parepare.
Menanggapi hal itu, pemerintah kota menyatakan sebagian pekerjaan infrastruktur memang baru memasuki tahap pelaksanaan pada paruh pertama tahun, sehingga penyerapan anggaran diperkirakan meningkat pada semester kedua. Pemerintah berkomitmen mengejar target sembari menjaga kualitas pengerjaan.
Pemerintah kota juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pembangunan, antara lain dengan melaporkan kerusakan jalan atau fasilitas umum agar dapat segera ditangani. Pelibatan warga dinilai dapat memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Rendahnya penyerapan anggaran pada paruh pertama tahun sebenarnya merupakan pola yang kerap terjadi di banyak daerah. Proses lelang, persiapan dokumen teknis, hingga penetapan pelaksana pekerjaan biasanya memakan waktu pada awal tahun, sehingga belanja fisik baru terlihat signifikan pada semester kedua. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar keterlambatan administratif tidak menjadi pembenaran untuk menunda pekerjaan yang berdampak langsung ke masyarakat.
Sejumlah anggota dewan juga menyoroti pentingnya kualitas, bukan sekadar kecepatan penyerapan anggaran. Mereka khawatir pengejaran target di akhir tahun justru berisiko menurunkan mutu pekerjaan jika tidak diawasi ketat. Karena itu, dewan meminta pengawasan teknis diperketat agar hasil pembangunan tahan lama dan tidak cepat rusak, yang pada akhirnya akan kembali membebani anggaran tahun berikutnya.
Selain belanja infrastruktur, dewan turut menyinggung perlunya keselarasan antara program pembangunan dan kebutuhan riil warga di tiap kelurahan. Aspirasi yang dihimpun melalui reses anggota dewan diharapkan menjadi salah satu acuan dalam menyusun prioritas, sehingga anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Dewan juga mendorong agar pemerintah kota lebih transparan dalam menyampaikan progres proyek kepada publik, misalnya melalui keterbukaan data realisasi anggaran secara berkala. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat ikut memantau sejauh mana program pembangunan berjalan, sekaligus mengurangi potensi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Evaluasi realisasi semester pertama ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola belanja infrastruktur. DPRD menegaskan akan terus mengawal agar anggaran pembangunan benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga Parepare.