PAREPARE, WartaMadani.com — Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut ditandai melalui rapat paripurna DPRD Parepare yang dihadiri Wali Kota Parepare Tasming Hamid bersama Wakil Wali Kota Hermanto Pasennangi di Gedung DPRD Parepare, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parepare Ir. Kaharuddin Kadir dan dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kota Parepare, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Tasming Hamid mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Parepare yang telah melalui berbagai tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027, termasuk pencermatan terhadap program dan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Tasming, persetujuan bersama tersebut merupakan hasil proses pembahasan yang membutuhkan perhatian dan komitmen seluruh pihak untuk menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan Kota Parepare.
“Persetujuan ini menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dan mencerminkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Parepare,” ujarnya.
Tasming juga mengakui adanya sejumlah persoalan, masukan, dan catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD selama proses penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027.
Ia menegaskan, seluruh catatan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui langkah penyelesaian yang tepat dan optimal.
“Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan. Hal-hal tersebut menjadi bagian yang harus terus dibenahi dan disempurnakan dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Tantangan Setelah APBD Disepakati
Dari sisi postur anggaran, APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2027 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp965,56 miliar lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Sementara itu, belanja daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp987,06 miliar lebih.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp25 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp3,5 miliar lebih.
Dengan struktur tersebut, belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Karena itu, pembiayaan menjadi bagian penting dalam struktur APBD 2027.
Tasming menegaskan, pengesahan APBD bukan sekadar menetapkan angka-angka anggaran. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintahannya juga tetap berfokus pada penyelesaian 18 program unggulan yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tasming mengatakan, realisasi sejumlah program masih berjalan secara bertahap. Ada program yang telah menunjukkan perkembangan, sementara beberapa lainnya masih membutuhkan proses penyelesaian agar seluruh target pembangunan dapat tercapai.
“Adapun terkait masalah dengan program yang lain tentu kita fokus menyelesaikan 18 program yang sudah kami masukkan ke dalam RPJMD. Ada beberapa program yang memang belum 100 persen dan ada pula program yang baru tahapan 50 persen dan sebagainya. Jadi, ini memang bertahap untuk mencapai RPJMD,” tandasnya.
Dengan disepakatinya Ranperda APBD 2027, pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh alokasi anggaran direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, dan transparan.
Sinergi Pemerintah Kota Parepare dan DPRD diharapkan tidak berhenti pada persetujuan anggaran, tetapi berlanjut melalui pengawasan pelaksanaan program agar APBD 2027 mampu mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)
